Keputusan Pengadilan: Utang Perjudian Tidak Dapat Memicu Kebangkrutan di Malaysia

Keputusan Penting Dari Pengadilan Tinggi di Ipoh

Pengadilan Tinggi di Ipoh telah membuat keputusan signifikan bahwa utang dari perjudian tidak dapat menjadi dasar untuk mengajukan kebangkrutan. Keputusan ini sesuai dengan putusan dari Mahkamah Persekutuan terkait kasus Datuk Ting Ching Lee yang diputuskan sebelumnya.

Dasar Hukum di Malaysia

Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi membatalkan kebangkrutan terhadap Lee Fook Khuen, seorang debitur berusia 75 tahun. Kasus ini diajukan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd setelah Lee gagal membayar utangnya sejumlah S$5,930 juta, yang sempat tercatat di Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Lee meminjam S$10 juta untuk berjudi di Singapura tetapi tidak dapat mengembalikannya. Permohonan Lee untuk membatalkan pendaftaran putusan di Malaysia ditolak sampai Mahkamah Persekutuan, yang menegaskan bahwa utang perjudian tidak dapat ditegakkan di Malaysia meskipun sah di negara lain.

Pandangan Hukum Terhadap Utang Judi

Dalam putusan tertulis, Hakim Moses menyatakan bahwa di bawah hukum Malaysia, utang perjudian dianggap sebagai utang kehormatan yang tidak dapat ditegakkan secara hukum. Meski diakui sah di tempat utang tersebut terjadi, Malaysia tidak mengakuinya berdasarkan kebijakan publik dalam Undang-Undang Hukum Sipil 1956.

Ketentuan Hukum di Malaysia

Pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang terkait dengan perjudian atau taruhan adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal ini juga melarang penuntutan untuk menagih hasil menang dari taruhan. Pengadilan memiliki wewenang untuk menolak pemberlakuan utang dari transaksi ilegal atau kontrak yang tidak sah seperti perjudian, karena bertentangan dengan kebijakan publik.

Pencegahan Penegakan Melalui Celah

Moses menekankan bahwa pengadilan kebangkrutan Malaysia memiliki otoritas untuk menilai karakter utang tersebut, meskipun dicatat di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Larangan terhadap penegakan utang perjudian menegaskan pentingnya kebijakan publik, serta hukum menghalangi upaya menegakkan kontrak yang tidak sah melalui jalur tersembunyi. Keputusan ini menegaskan sikap jelas Malaysia terhadap utang perjudian, menyatakan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan dasar kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan di hadapan hukum di negara ini.